Enam Anggota Dewan Dapil V Ini Dinilai Tidak Bernyali Terkait Jembatan Tanjung Pauh

KERINCI, JAMBI - Polemik jembatan Tanjung Pauh yang merupakan satu-satunya harapan masyarakat sebagai akses untuk mengangkut ratusan bahkan ribuan ton padi hasil pertanian dalam Dua kali Satu Tahun yang kondisi saat ini rusak parah. Polemik tersebut terus berlanjut.

Saat hearing bersama komisi III di gedung DPRD Kerinci, Kamis siang (16/08/2021).kadis PUPR Kerinci menyebutkan bahwa untuk membangun jembatan yang menjadi harapan masyarakat sekitar, membutuhkan anggaran yang sangat besar yakni lebih kurang mencapai 4 Milyar lebih.

Baca juga: Pelarangan Liput, Ketua Umum DPD JNI: Panlih Cawabup telah memberangus ( menutup) hak kemerdekaan Pers

“Secara teknis, anggaran itu sangat tidak cukup. Bentang jembatan mencapai 63 meter dan lebar 4 meter. Kita butuh setidaknya Rp 4 Milliar, baru tuntas, ” ungkap Kadis PUPR Kerinci, Maya Novefri ST, dihadapan komisi III.

Menurut dia, anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp 1 Milliar, untuk jenis jembatan beton. Dengan demikian, jika dipaksakan dengan anggaran Rp 1 Milliar, hanya dapat melakukan pengadaan tiang pancang saja. Untuk kelanjutannya, tergantung ketersediaan anggaran nantinya, dan kepastian dewan dalam penganggaran.

Baca juga: Publik Minta Agar Reses Anggota DPRD Kerinci Jangan Ada yang Fiktif

“Untuk mencukupi anggaran, kita menawarkan tiga opsi. Pertama penambahan anggaran di APBD Perubahan, kedua jaminan untuk dianggarkan di 2022, dan menggeser anggaran untuk yang bersifat urgen, ” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk jembatan tersebut, pada 2020 lalu juga sudah dianggarkan Rp 1, 5 Milliar, namun tidak ada rekanan yang berani mengerjakan. Sedangkan tahun ini anggarannya berkurang dari tahun lalu, hanya Rp 1 Milliar.

Baca juga: Fadli Sudria Hibahkan Tanah 1 Hektar untuk Pembangunan SDLB Kerinci

“Kita juga pernah mengusulkan untuk jembatan gantung dengan kebutuhan anggaran Rp 2 Milliar. Namun, masyarakat menginginkan jembatan beton, ” terangnya.

Bahkan Ketua Komisi III, Irwandri, juga menyampaikan bahwa Dia dewan tidak berani menjanjikan tahun depan akan dianggarkan, karena kondisi tahun depan belum tahu seperti apa.

Baca juga: Aleg PKS Junaidi Auly Berharap Merger Bank Syariah Mampu Menjawab Peluang dan Tantangan

“DPR tidak berani menjanjikan, karena ini terkait masalah dana, situasi sedang covid. Jembatan ini tahun 2020 juga sudah dianggarkan Rp 1, 5 Milliar, tidak ada yang lelang, tahun ini dianggarkan lagi, kondisinya seperti ini, ” kata dia.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Sungai Penuh H. Fajran Lakukan Musrenbangcam Pesisir Bukit

Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat Tanjung Pauh sekaligus mantan anggota Dewan Kabupaten Kerinci sua periode Subur Budiman, menilai bahwa jembatan Tanjung Pauh yang saat ini dalam kondisi rusak parah, sudah menjadi permainan sinetron dalam pusaran Politik.

Hal itu dikarenakan berdasarkan fakta dilapangan.Tahun 2020 ketok palu 1, 5 M, ternyata ZONK juga. Tahun 2021 ketok palu 1 M, ZONK Lagi. Kata Dewan tidak ada jaminan anggaran, kata Kadis PU dana tidak cukup, dan masih menunggu petunjuk tuan besar KLB 2, " ujarnya.

"Inikan Aneh, kan sudah ada anggaran 1M. Ya sudah kerjakan saja sesuai anggaran dan rencana tahap awal yakni tahap 1. Kan bisa proyek Multy Years, tahun depan di lanjutkan tahap 2, gitu saja kok repot, Ndak perlulah lempar Sana lempar sini, " tambah Subur Budiman.

Bahkan dirinya menegaskan bahwa, jalan keladang dan ketempat wisata para pejabat saja bisa dianggarkan dengan anggaran mencapai 4 Milyar dalam Satu Tahun. Sementara jalan/jembatan produksi untuk Ratusan hektar sawah petani masih perlu Nota Dinas padahal sudah teranggarkan di RKA. "Rakyat kami jadi korban kalau setiap tindakan berbau Politik, " tegasnya.

Ditambahkannya, apakah mungkin perlu Depati Ninik mamak dan tokoh desa menghadap Bupati lagi untuk permasalahan ini.

Baca juga: Dukungan Tokoh Senior ke Macca Terus Mengalir

"Karena negeri sudah tidak bertuan. Tapi akan sama hasilnya dengan rencana pengendalian banjir desa Tanjung pauh yang realisasinya juga Zonk, akhirnya pejabat hanya untuk pencitraan masuk dusun pakai sepatu boot dan selfie selfie, " beber Subur Budiman.

Diketahui, jembatan Tanjung Pauh merupakan satu - satunya akses bagi masyarakat setempat untuk mengangkut hasil pertanian mereka. Bahkan warga sangat mewanti - wanti kapan jembatan tersebut akan dibangun oleh pemerintah daerah kabupaten Kerinci.

Warga setempat berasumsi 6 (enam) anggota Dewan yang terhormat dapil V tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Terutama jembatan Tanjung Pauh yang termasuk kategori skala prioritas, karena berhubungan langsung dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

"Enam anggota Dewan dapil V ini tidak bernyali, ini sudah terbukti dengan isu jembatan Tanjung Pauh, " ungkap Anto warga setempat.(sony)