KERINCI, JAMBI - Viralnya isu soal proyek usulan Dewan yang dibatalkan oleh Dinas PUPR Kerinci ternyata tidak semuanya benar. Hal tersebut diketahui setelah Dinas PUPR Kerinci memenuhi panggilan DPRD Kerinci untuk menggelar hearing, Kamis siang (16/09/2021).
Dalam hearing, Kadis PUPR Kerinci, Maya Novefri ST, menjelaskan bahwa isu adanya pembatalan proyek tidak benar. Seperti isu tentang jembatan Tanjung Pauh Mudik, sampai saat ini tidak ada pembatalan maupun dihapus.
Baca juga:
Sekda Lantik Pejabat Fungsional
|
"Begitupun dengan proyek yang lain, tidak ada pembatalan. Tidak mudah membatalkan proyek, kan itu sudah dibahas dalam pembentukan APBD 2021, " ungkapnya, usai mengikuti hearing dengan dewan.
"Dinas PU tidak pernah menghilangkan atau merubah item kegiatan, " lanjutnya.
Maya menambahkan, untuk jembatan Tanjung Pauh, saat ini anggaran yang tersedia sekitar Rp 1 Milliar. Dana tersebut untuk jembatan beton, namun anggaran tidak cukup.
"Bentang jembatan 63 meter dan lebar 4 meter. Kesanggupan dana Rp 1 Milliar saat ini, baru sebatas pengadaan tiang pancang, " ungkapnya.
Kelanjutannya, kata dia, kita meminta kepastian dari Dewan, siap atau tidak menganggar kembali di tahun 2022 mendatang. Jika siap, kita pastikan proyek tersebut tuntas.
"Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek jembatan tersebut Rp 4 Milliar, dan butuh penambahan anggaran Rp 3 Milliar lagi, " terang dia.
Sebelumnya, kata dia, untuk jembatan Tanjung Pauh, juga pernah diusul jembatan gantung dengan lebar 3 meter dan bisa dilalui mobil pickup. Namun, aspirasi masyarakat menginginkan jembatan beton.
"Kalau jembatan gantung butuh anggaran Rp 2 Milliar. Tahun 2020 kemarin pun, juga saudah ada dianggarkan Rp 1, 5 Milliar, tapi tidak ada rekanan yang sanggup atau memasukkan penawaran, " terangnya.
Begitupun dengan sejumlah proyek yang lainnya yang diisukan dibatalkan. Kondisinya sama, keterbatasan anggaran untuk mengerjakan proyek sesuai dengan yang diinginkan.
"Oleh sebab itu, ada 3 opsi yang kita tawarkan. Pertama kepastian dewan menganggarkan kembali tahun depan untuk lanjutan pekerjaan, penambahan anggaran di APBD Perubahan, dan terakhir menggeser anggaran sekarang untuk prioritas gedung dan kantor, jika opsi pertama dan kedua tidak sanggup, " ungkapnya.
Setelah hearing digelar, Irwandri ketua komisi III saat dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan terkait jembatan Tanjung Pauh Mudik, dia menjelaskan bahwa terkait hasil hearing, pihak Dinas PUPR telah mengirim nota dinas ke Bupati Kerinci, dengan tiga opsi.
"Opsi pertama seandainya dipaksakan, pekerjaan hanya sampai ketiang pancang, opsi kedua itu bisa dianggarkan ke tahun berikut, opsi ketiga itu ada pergeseran ke kegiatan lain, tapi itu belum ada nota dinas terkait dengan jembatan itu (jembatan Tanjung Pauh Mudik, red), " ungkap Irwandri menjelaskan.
Namun saat ditanya apakah Dewan bisa menjamin anggaran jembatan tersebut bisa dianggarkan tahun depan, Irwandri menyampaikan tidak bisa menjamin bisa atau tidak diangarkan tahun depan.
"DPR tidak berani menjaminkan, karena kondisi dana sekarang, lagi Covid-19, " ungkap ketua komisi III itu menambahkan.(sony)