KERINCI, JAMBI - Aliansi Bumi Kerinci, merupakan gabungan dari beberapa Aktifis, Jurnalis Kerinci dan Sungai Penuh. Yang terdiri dari, LSM Kompej, LSM Jamtosc, LSM Getar, LSM Reaksi, Media Kerinci Time, Media Jendela Publik, Media Indonesia Satu, Media Explorer News.
Sebagai pandangan, Aliansi Bumi Kerinci dibentuk sebagai wujud rasa kepedulian terhadap Pemerintah Daerah maupun institusi lainnya agar Supremasi Hukum, dan tatanan Roda Pemerintahan akan berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan regulasi yang ada.
Salah satu contoh yang sedang berjalan saat ini terkait Pembangunan PLTA di Kerinci oleh PT. Kerinci Merangin Hidro yang masih dalam bentuk permasalahan atas pembebasan lahan maupun kisruh yang bermunculan dalam status tanda tanya.
Kegiatan Hearing Aliansi Bumi Kerinci, di Aula Banggar DPRD pada hari Senin tanggal 15 februari 2021 juga dihadiri OPD terkait, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja
Dinas Perizinan, Pihak Perusahaan PT. Merangin Kerinci Hidro.
Pertemuan ini juga merupakan salah satu bentuk peran utama komunikasi Aktifis dan Jurnalis bersama Pemerintah Daerah, Legislatif dalam tatanan pembangunan kearah yang lebih baik. Secara umum Hearing pihak Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, Pers, yang juga tak luput dari nilai norma Pancasila:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Khidmat, Kebijaksanaan Dalam Permusyarawatan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Adapun tuntutan atau permintaan dari Aliansi Bumi Kerinci yang sudah melakukan pertemuan atau Hearing bersama DPRD Kerinci sejak tanggal 28 Oktober 2020, sehingga ditanggapi dengan serius oleh pihak terkait. Poin yang menjadi topik utama dan penjelasan serius adalah, terkait status pembebasan lahan tanah ulayat adat, ketenagakerjaan, hamdal, maupun gaji pokok karyawan.
"Boy Edwar Wakil Ketua II DPRD Kerinci, dalam sambutannya juga sangat mengapresiasi adanya pertemuan ini sehingga segala bentuk permasalahan yang terjadi selama ini mudah-mudahan akan menemukan titik terang sebagai mana yang kita harapkan, sehingga pembangunan PLTA di Kerinci tidak adanya hambatan". Pintanya
"Pembina dan Ketua Aliansi Bumi Kerinci, juga berharap adanya perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Legislatif, maupun OPD terkait dalam menindaklanjuti kisruh yang terjadi dalam proses rentetan Pembangunan Mega Proyek PLTA oleh PT. Kerinci Merangin Hidro.
Karena banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang belum tuntas berdasarkan pengamatan dilapangan, sehingga secara tidak langsung nantinya akan menghambat lajunya pembangunan tersebut.
Permasalahan ini harus segera dituntaskan, kalau tidak akan muncul masalah baru. Pemerintah daerah dan Legislatif harus sigap jangan terkesan jalan ditempat, kami juga berharap dalam waktu dekat adanya pertemuan lanjutan dan secara bersama kita harus turun lokasi". Jelasnya
Tim: Aliansi Bumi Kerinci
