Kades Koto Dua Baru Resmi diserahkan ke Kejari Sungai Penuh Bersama Barang Bukti

KERINCI, JAMBI - Radius Prawira kades Koto Dua Baru yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Kerinci beberapa waktu lalu, pada Rabu siang (6/1/2021) resmi diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh (tahap II).

Kades Koto Dua Baru diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sungai Penuh (tahap II) lengkap dengan barang bukti atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Koto Dua Baru kecamatan Air Hangat Barat, kabupaten Kerinci tahun anggaran 2018 - 2019.

Baca juga: Saksi mata Akui Melihat Dua Orang Mahasiswi Menjerit Saat Dilecehkan oleh M

Kapolres Kerinci melalui Kasat Reskrim Iptu Edi Mardi Siswoyo saat dikonfirmasi Indonesiasatu.co.id Rabu malam pukul 19.00 wib membenarkan adanya penyerahan tersangka bersama barang bukti oleh penyidik Polres Kerinci kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Baca juga: Soal Adat Alam Kerinci, Wakil Bupati Diingatkan Jangan Terlalu Jauh Tersesat

"Iya, tadi siang tahap II, tanggung jawab tersangka dan barang bukti kita serahkan ke JPU, " ujar Iptu Edi Mardi ringkas.

Baca juga: Gelar Aksi Demo di PLTA, Meski Tidak Diakui Oleh Depati 4 Alam Kerinci, Ujung Kerajaan Pagaruyung Ngotot Campur Urusan Adat

Diketahui, Sebelumnya gencar diberitakan berbagai media online, bahwa Unit Tipikor Satreskrim Polres Kerinci telah menangkap Radius Prawira, kades Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Selasa (22/12) sekitar pukul 10.00 wib di kediamannya.

Kades ini ditangkap atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan APBDes Tahun 2018 dan 2019 Desa Koto Dua Baru.

Baca juga: Diduga Ada Ganda Job, Pihak Rumah Sakit Melati Diminta Umumkan Nama - Nama Dokter yang Bertugas

Penangkapan tersebut dibenarkan oleh pihak penyidik Polres Kerinci.

Kapolres Kerinci AKBP Agung Wahyu Nugroho melalui Kasat Reskrim Iptu Edi Mardi Siswoyo saat dikonfirmasi mengakui adanya penangkapan tersebut.(sony/solmi)

Baca juga: Minimnya Anggaran Penyebab TNKS Kewalahan Atasi Perambahan Hutan